Please enable JS

Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang merupakan pelaksana otonomi daerah di bidang perindustrian dan perdagangan dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Adapun uraian tugas pokok dari masing-masing unsur dalam organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dapat diuraikan sebagai berikut ; Kepala Dinas, mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya. Sekretariat, melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan. Bidang Perindustrian Agro dan Kimia, melaksanakan tugas pokok pembinaan, pengembangan dan pemantauan bidang perindustrian Agro dan Kimia. Bidang Perindustrian Industri Logam, Mesin, Elektronika, Tekstil dan Aneka (ILMETA), dan Industri Alat Transportasi dan Telematika (IATT) mempunyai tugas pokok pembinaan, pengembangan dan pemantauan bidang perindustrian Industri Logam, Mesin, Elektronika, Tekstil dan Aneka (ILMETA), dan Industri Alat Transportasi dan Telematika (IATT) Bidang Perdagangan, melaksanakan tugas pokok pembinaan, pengembangan, dan pengawasan usaha perdagangan. Bidang Perlindungan Konsumen melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan upaya perlindungan konsumen. Fungsi Sekretariat mempunyai fungsi : penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja); penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA); penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA); penyusunan Penetapan Kinerja (PK); pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan; pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan; pelaksanaan urusan rumah tangga; pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah; pengelolaan anggaran; pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai; pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan; pengkoordinasian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan; penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP); pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI); pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan; penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah; pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perindustrian dan perdagangan; penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah; pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

Bidang Perindustrian Agro dan Kimia mempunyai fungsi : perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Perindustrian Agro dan Kimia; pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis Bidang Perindustrian Agro dan Kimia; Penyusunan program dan rencana kegiatan di Bidang Perindustrian Agro dan Kimia. Pelaksanaan Penyusunan rumusan teknis pembinaan,penyiapan perijinan dan Pedoman kegiatan usaha di bidang perindustrian Agro dan Kimia. Pelaksanaan Penyiapan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan Sarana,Usaha dan Produksi di bidang Perindustrian Agro dan Kimia. Penyusunan potensi/ profil di bidang Perindustrian Agro dan Kimia. Pelaksanaan Pembinaan Standardisasi dan Design Produk Industri. pemantauan industri dan produk tertentu yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan umum, kesehatan dan moral; pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang Perindustrian Agro dan Kimia; pelaksanaan analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama usaha dengan asosiasi dunia usaha di bidang Perindustrian Agro dan Kimia pelaksanaan dokumentasi data perindustrian dalam bentuk multimedia; ; pelaksanaan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi wirausaha Industri Agro dan Kimia; penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan; pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA); pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP); Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI); pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

BIDANG INDUSTRI LOGAM , MESIN, ELEKTRO, TEKSTIL DAN ANEKA DAN IATT mempunyai fungsi: Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika, Tekstil dan Aneka (ILMETA), dan Industri Alat Transportasi dan Telematika (IATT); Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika, Tekstil dan Aneka (ILMETA), dan Industri Alat Transportasi dan Telematika (IATT); Penyusunan program dan rencana kegiatan di Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika, Tekstil dan Aneka (ILMETA), dan Industri Alat Transportasi dan Telematika (IATT). Pelaksanaan Penyusunan rumusan teknis pembinaan,penyiapan perijinan dan Pedoman kegiatan usaha di bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika, Tekstil dan Aneka (ILMETA), dan Industri Alat Transportasi dan Telematika (IATT). Pelaksanaan Penyiapan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan Sarana,Usaha dan Produksi di bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika, Tekstil dan Aneka (ILMETA), dan Industri Alat Transportasi dan Telematika (IATT). Penyusunan potensi/ profil di bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika, Tekstil dan Aneka (ILMETA), dan Industri Alat Transportasi dan Telematika (IATT). Pelaksanaan Pembinaan Standardisasi dan Design Produk Industri. Pemantauan industri dan produk tertentu yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan umum, kesehatan dan moral; Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika, Tekstil dan Aneka (ILMETA), dan Industri Alat Transportasi dan Telematika (IATT); Pelaksanaan analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama usaha dengan asosiasi dunia usaha di bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika, Tekstil dan Aneka (ILMETA), dan Industri Alat Transportasi dan Telematika (IATT); Pelaksanaan dokumentasi data perindustrian dalam bentuk multimedia; Pelaksanaan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi wirausaha Industri Industri Logam, Mesin, Elektronika, Tekstil dan Aneka (ILMETA), dan Industri Alat Transportasi dan Telematika (IATT); Penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan; Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA); Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP); Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI); Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya. Bidang Perdagangan mempunyai fungsi : perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Perdagangan; pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis pembinaan, pengembangan dan pengawasan usaha bidang perdagangan; penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang perdagangan; penyusunan petunjuk teknis dan pedoman pembinaan kegiatan usaha perdagangan dalam dan luar negeri; pelaksanaan bimbingan teknis pembinaan, pengembangan dan pengawasan usaha perdagangan dalam dan luar negeri; pelaksanaan pemungutan retribusi perdagangan; pemrosesan rekomendasi perijinan di bidang usaha perdagangan; pelaksanaan pemberian dan pencabutan perijinan di bidang perdagangan; pelaksanaan pendaftaran perusahaan dan penyajian buku daftar perusahaan; pelaksanaan pemberian rekomendasi perijinan kegiatan ekspor dan impor; pemrosesan penerbitan dokumen penyerta barang ekspor; penyediaan informasi pasar dari aspek harga dan non harga; pelaksanaan kegiatan promosi produk unggulan melalui berbagai sarana; pelaksanaan identifikasi potensi perindustrian dan perdagangan sebagai bahan promosi, kerjasama dan pameran dagang pelaksanaan analisa iklim usaha/kajian, koordinasi dan peningkatan kerja sama dengan asosiasi dunia usaha di bidang perdagangan; penyusunan profil/potensi sektor perdagangan; pelaksanaan kajian/analisis sektor perdagangan; pelaksanaan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi wirausaha; penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan; pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA); pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP); Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI); pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

Bidang Perlindungan Konsumen mempunyai fungsi : perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang perlindungan konsumen; pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis perlindungan konsumen; penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang perlindungan konsumen; pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakkan hukumnya; pemberian fasilitasi dan pelaksanaan pelayanan tera dan tera ulang ; pelaksanaan monitoring dan pengawasan terhadap kebenaran Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP); pemberian fasilitasi dan pelaksanaan pelayanan tera dan tera ulang pelaksanaan pelayanan kegiatan kemetrologian (penyuluhan, sosialisasi, tera, tera ulang UTTP dan BDKT); pelaksanaan pos ukur ulang dalam (POSKUR) dan pasar tertib ukur peningkatan sumber daya manusia di bidang perlindungan konsumen peningkatan sumber daya manusia kemetrologian (penera ahli, penera trampil, pengamat tera, pranata laboratorium dan PPNS Metrologi Legal) pelaksanaan pembinaan dan penyebarluasan informasi sistim perlindungan konsumen; pelayanan dan penanganan pengaduan konsumen Pelaksanaan fasilitasi dan operasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pelaksanaan pendaftaran produk barang dan jasa dalam rangka perlindungan konsumen; pelaksanaan dokumentasi data perlindungan konsumen dalam bentuk multimedia; penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan; pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA); pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP); Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI); pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.